Comscore Tracker

Ketika Saksi Ahli jadi Tergugat 

Nur Alam menyerang balik, saksi ahli diperkarakan

JAKARTA, Indonesia —Pengajar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Basuki Wasis sebenarnya tak begitu mengenal mantan Gubernur Sulawesi Utara (Sultra) Nur Alam. Wasis dan Nur Alam praktis hanya sesekali bertemu muka di sidang-sidang Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), Wasis sebagai saksi ahli, sedangkan Nur Alam sebagai terdakwa. Tidak ada yang personal. 

Karena itu, ia tidak pernah mengira Nur Alam bakal ‘menyimpan dendam’. “Makanya, kita jadi khawatir. Kalau ahli digugat, ya sudah kita di kampus saja. Ngapain jadi saksi di persidangan,” ujar Wasis saat berbincang dengan Rappler di Kantor Yayasan Lembagai Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), kawasan Diponegoro, Jakarta, Senin (16/4).

Seperti diberitakan, hakim pengadilan Tipikor resmi memvonis Nur Alam dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 1,2 miliar subsider enam bulan kurungan, akhir Maret lalu. Menurut hakim, Nur Alam terbukti menyalahgunakan wewenang saat memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) dan mengeluarkan izin Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi kepada perusahaan yang sama di Pulau Kabena. 

Selain menerima suap dalam pemberian izin, Nur Alam terbukti merugikan negara sebesar Rp 1,5 triliun. Meskipun lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, keputusan hakim langsung ditolak Nur Alam. Tak hanya mengajukan banding, Nur Alam pun memperkarakan saksi ahli yang dihadirkan di persidangan. Di PN Cibinong, Nur Alam menggugat kesaksian Basuki secara perdata dan menuntut ganti rugi materiil yang ia alami sebesar Rp 1,7 miliar dan kerugian immateril sebesar Rp 3 triliun. 

Bagi Wasis, diminta bersaksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di persidangan sudah menjadi hal biasa. Apalagi, itu bukan kali pertama dirinya menaksir kerugian negara dalam kasus korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Karena itu, Wasis pun tidak pernah mengira dirinya bakal diperkarakan karena menjalankan tugasnya sebagai akademisi. 

“Itu pun metodologinya dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Sudah sekian lama kita gunakan di berbagai kasus. Selama ini, enggak ada masalah. Bukan hanya perusahaan, tapi juga masyarakat yang membakar hutan, dan sebagainya. Jadi sudah baku. KLHK yang buat, kita hanya memakai. Jadi aneh kalau sekarang digugat,” tuturnya. 

Dalam kesaksiannya, Basuki menyebut, kerugian negara terkait kerusakan tanah dan lingkungan akibat penambangan nikel yang dilakukan PT AHB  mencapai Rp 2,7 triliun. Bahkan, menurut Basuki, kerusakan akibat penambangan hampir tidak mungkin diperbaiki. “Kalau tanah itu dikeruk, itu jutaan tahun baru bisa kembali seperti semula. Dan itu kan itung-itungan yang sudah ada justifikasinya. Ada metode ilmiahnya,” ujar dia. 

Serangan balik

Kuasa hukum Basuki Wasis, Muji Kartika Rahayu menyebut kriminalisasi terhadap Nur Alam sebagai serangan balik dari para koruptor. Terlebih, majelis hakim di PN Tipikor juga sudah sepakat bahwa operasi pertambangan yang dilakukan PT AHB telah merusak lingkungan. Di sisi lain, pasal 66 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pun menyebutkan bahwa  ‘setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata’.

“Jadi dalam kasus ini,  Pak Wasis karena dia posisinya sedang menjadi ahli dalam kasus lingkungan maka ia dilindungi oleh undang-undang lingkungan dan undang-undang perlindungan saksi. Ini kan sama saja dengan menggugat penyidik KPK karena dia menyidik, sama saja dengan gugat pimpinan KPK ketika dia menuntut, sama saja dengan menggugat hakim ketika dia mengeluarkan putusan. Kok dia dilaporkan ketika menjalankan tugasnya? Ini ngawur,” cetus Muji. 

Karena itu, Muji berharap, PN Cibinong menolak gugatan yang diajukan Nur Alam lewat kuasa hukumnya. Apalagi, gugatan yang diajukan Nur Alam dilayangkan jauh sebelum PN Tipikor mengeluarkan vonis. “Gugatan itu masuk tanggal 12 Maret, sedangkan putusan kan baru keluar tanggal 28 Maret. Jadi seharusnya tidak boleh. Setidaknya nanti pada tahapan eksepsi, bisa dihentikan ini,” ujarnya. 

Senada, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun, mengatakan, gugatan yang diajukan Nur Alam merupakan suatu bentuk perlawanan. “Kalau memang keberatan dengan kesaksian ahli, seharusnya kan diselesaikan di pengadilan (Tipikor) itu sendiri. Bukan kemudian ini perkara pidana ditarik ke perdata. Jadi ini memang perlawanan,” ujarnya. 

Menurut Tama, perhitungan dampak ekologis yang dilakukan Basuki Wasis bersama KPK justru sebuah terobosan dalam dunia pemberantasan korupsi. Karena itu, ia menilai,  yang diserang oleh Nur Alam bukan hanya Wasis, tapi juga upaya-upaya pemberantasan korupsi. 

“Karena  selama ini perhitungan kerugian negara hanya berkisar pada yang benar-benar hilang dalam suatu tindakan korupsi.  Jadi ini yang sedang diserang adalah kerja pemberantasan korupsinya. Kerja KPK-nya. Memang harus ada komitmen. Bisa jadi bencana kalau ada ahli yang digugat kemudian pihak yang memanfaatkan keahliannya tidak ada proteksi,” tegasnya. 

—Rappler.com

Line IDN Times

Topic:

Just For You